Ketidaknetralan PB IPSI Picu Ketegangan, Warga PSHT Pusat Madiun Layangkan Protes Keras
Korlap | Madiun – Suasana di internal induk organisasi pencak silat nasional, Pengurus Besar Ikatan Pencak Silat Indonesia (PB IPSI), tengah memanas. Ribuan warga Persaudaraan Setia Hati Terate (PSHT) Pusat Madiun menyatakan kecaman keras terhadap apa yang mereka sebut sebagai tindakan tidak netral dan keberpihakan terang-terangan yang ditunjukkan oleh jajaran pengurus pusat tersebut.
Ketegangan ini bermula dari kebijakan dan pernyataan oknum pengurus PB IPSI yang dianggap memicu fragmentasi di tubuh organisasi pencak silat. Warga PSHT Pusat Madiun menilai ada upaya sistematis untuk meminggirkan legalitas dan kedaulatan organisasi mereka dalam berbagai ajang kompetisi maupun administrasi keorganisasian.
Ia menjelaskan akan “mempersoalkan ketidak netralan serta terkesan keberpihakan ia akan menuntut keadilan. PB IPSI seharusnya menjadi rumah besar bagi seluruh insan silat, bukan justru menjadi alat kepentingan kelompok tertentu yang memicu perpecahan,” ujar etar salah satu koordinator lapangan warga PSHT dalam aksi pernyataan sikap di Madiun, Selasa (07/04).
Haji Etar menyampaikan Kecaman keras dan protes dari warga PSHT Pusat Madiun terkait ketidaknetralan serta keberpihakan PB IPSI. Warga PSHT Pusat Madiun sebagai pihak yang memprotes, dan PB IPSI sebagai pihak yang dituding tidak netral.Pernyataan sikap ini berpusat di Kota Madiun, Jawa Timur, sebagai basis utama PSHT Pusat Madiun. Protes mencuat secara masif pada awal April 2026, menyusul serangkaian kebijakan PB IPSI yang dianggap diskriminatif. Karena adanya indikasi keberpihakan PB IPSI dalam dualisme atau konflik internal yang merugikan legalitas PSHT Pusat Madiun di kancah nasional. Warga PSHT Pusat Madiun mengonsolidasikan massa dan memberikan pernyataan sikap resmi, menuntut reformasi di tubuh PB IPSI agar kembali ke khittah sebagai organisasi yang netral.
Disisi lain Haji Anas menjelaskan, Jika polemik ini tidak segera diselesaikan melalui mediasi yang transparan, dikhawatirkan akan terjadi gejolak di tingkat bawah yang dapat mengganggu kondusivitas olahraga bela diri nasional. Warga PSHT Pusat Madiun menegaskan beberapa poin tuntutan utama “PB IPSI harus berdiri di atas semua golongan tanpa memihak salah satu kubu dalam perselisihan internal organisasi anggotanya. Menghormati putusan hukum dan kedaulatan PSHT Pusat Madiun dalam setiap kegiatan resmi negara. Mendesak adanya evaluasi terhadap oknum pengurus PB IPSI yang terbukti membawa kepentingan pribadi atau kelompok ke dalam organisasi.”
Hingga berita ini diturunkan, pihak PB IPSI belum memberikan pernyataan resmi terkait gelombang protes yang datang dari Bumi Pesilat tersebut.
Reporter : Korlap
