Materi & Edukasi
BURUH TAK BOLEH TERUS JADI KORBAN KEBIJAKAN, SEJUMLAH ADVOKAT SIAP NYALAKAN MESIN POSBAKUM SERIKAT PEKERJA
Korlap | Tuban – Peringatan Hari Buruh Internasional (May Day) pada 1 Mei 2026 kembali diwarnai gelombang aksi di berbagai daerah. ribuan buruh turun ke jalan menyuarakan tuntutan atas kondisi ketenagakerjaan yang dinilai belum berpihak pada pekerja. Aksi yang melibatkan berbagai elemen serikat pekerja ini menyoroti isu klasik yang tak kunjung tuntas, mulai dari upah […]
KEBIJAKAN PB. IPSI DIPERTANYAKAN SEBAGAI WADAH PELESTARIAN BUDAYA PENCAK SILAT INDONESIA
Korlap | Nasional – Warga PSHT menyampaikan pandangannya mengenai pentingnya menjaga kejelasan antara legalitas administratif dan legitimasi organisasi dalam dinamika perguruan pencak silat di Indonesia. Ia menilai, pemahaman yang utuh dan proporsional sangat diperlukan agar tidak terjadi kekeliruan di tengah masyarakat. Menurut Khoirun Nasihin, legalitas administratif, seperti pendaftaran merek maupun pengesahan perkumpulan berbadan hukum, memang […]
SIDANG PSHT DI PN BALE BANDUNG DITUNDA, WARGA PSHT DIMINTA TETAP TENANG
Korlap | Bandung – Sidang perkara Persaudaraan Setia Hati Terate (PSHT) di Pengadilan Negeri Bale Bandung dengan nomor perkara 292/Pdt.G/2025/PN Blb hari ini ditunda. Senin 27 April 2026. Perkara ini berkaitan dengan uji keabsahan akta notaris tentang pendirian Perkumpulan hingga tercatat dalam sistem administrasi hukum umum (AHU. Kementerian Hukum RI) yang dibuat dan didaftarkan oleh […]
ANTARA LEGALITAS MEREK NAMA LAMBANG PSHT Dengan PERKUMPULAN PSHT
Korlap | Madiun – Menyikapi berkembangnya berbagai persepsi di tengah masyarakat terkait penggunaan nama Persaudaraan Setia Hati Terate (PSHT), perlu disampaikan penegasan agar tidak terjadi kekeliruan pemahaman antara aspek hukum organisasi dan hukum merek. NASIHIN berpendapat, Secara hukum, perlindungan merek dibagi berdasarkan kelas sesuai dengan jenis penggunaannya. Dalam hal ini, kepemilikan merek PSHT pada kelas […]
Bantahan Terhadap Klaim Munas Kubu Taufik di Jambi
Korlap | Madiun – Menanggapi isu yang beredar terkait pelaksanaan Musyawarah Nasional (Munas) yang digelar oleh kubu Taufik di Jambi baru-baru ini, Pihak Pusat Madiun memberikan pernyataan tegas. Melalui tokoh senior Haji Etar dan Haji Nasihin, ditegaskan bahwa seluruh informasi yang disampaikan dalam forum tersebut adalah tidak benar, tidak sah, dan menyesatkan. Bantahan ini didasarkan […]
MEMAHAMI FUNGSI MEREK KELAS 41 DAN 25 PSHT DITENGAH DINAMIKA
Korlap | Madiun – Putusan Pengadilan, Lihat Tanggal Putusa Akhir PK No. 68 PK/TUN/2022 tertanggal 7 April 2022 [tentang Badan Hukum PSHT] PK No. 50 PK/Pdt.Sus-HKI/2022, tertanggal 28 November 2022 [tentang Merek PSHT] Badan Hukum di terbitkan oleh bagian Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum (DJAHU) di Kementrian Hukum RI Merek Terdaftar di terbitkan oleh bagian […]
LHA PSHT Pusat Madiun Tegaskan Legalitas dan Kecam Tindakan Kekerasan Upaya Pembubaran Kegiatan Latihan
LHA PSHT Pusat Madiun Tegaskan Legalitas dan Kecam Tindakan Kekerasan Upaya Pembubaran Kegiatan Latihan Korlap | Madiun – Lembaga Hukum dan Advokasi (LHA) Persaudaraan Setia Hati Terate (PSHT) Pusat Madiun menegaskan bahwa seluruh kegiatan organisasi yang berada dalam naungan kepengurusan sah memiliki dasar hukum yang kuat serta dilindungi oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku. Perwakilan […]
MENJAGA PERSAUDARAAN DI ATAS SEGALANYA SAATNYA MENENANGKAN, BUKAN MEMPERTAJAM
Korlap | Madiun – Di tengah dinamika yang mengiringi Musyawarah Nasional Ikatan Pencak Silat Indonesia (PB IPSI), satu hal yang seharusnya tidak pernah hilang adalah ruh utama pencak silat itu sendiri, persaudaraan . Konflik yang terjadi dalam tubuh Persaudaraan Setia Hati Terate (PSHT) bukan sekadar persoalan organisasi. Di dalamnya ada sejarah panjang, ada ikatan batin, […]
SOROTAN TAJAM DUGAAN KETIDAKNETRALAN PB IPSI HAK MEREK SH TERATE SUDAH INKRAH, BADAN HUKUM MASIH SENGKETA
Korlap | Madiun – Sejumlah pengamat organisasi menyoroti dinamika yang terjadi dalam Musyawarah Nasional Ikatan Pencak Silat Indonesia (PB IPSI) yang dinilai berpotensi melanggar prinsip netralitas dan kepastian hukum. Langkah pengukuhan terhadap salah satu kubu dalam konflik internal Persaudaraan Setia Hati Terate (PSHT) menuai kritik, terutama karena dilakukan di tengah kondisi hukum yang belum sepenuhnya […]