MEMAHAMI FUNGSI MEREK KELAS 41 DAN 25 PSHT DITENGAH DINAMIKA
Korlap | Madiun – Putusan Pengadilan, Lihat Tanggal Putusa Akhir PK No. 68 PK/TUN/2022 tertanggal 7 April 2022 [tentang Badan Hukum PSHT]
PK No. 50 PK/Pdt.Sus-HKI/2022, tertanggal 28 November 2022 [tentang Merek PSHT]
Badan Hukum di terbitkan oleh bagian Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum (DJAHU) di Kementrian Hukum RI
Merek Terdaftar di terbitkan oleh bagian Direktorat Jenderal Kekayaan Intelktual (DJKI) di Kementrian Hukum RI
Mana yang FINAL dan berkekuatan Hukum Tetap, Dalam dinamika organisasi dan berkembangnya isu di ruang publik, penting untuk meluruskan pemahaman mengenai penggunaan merek PSHT, khususnya pada klasifikasi kelas 41 dan kelas 25. Penjelasan ini disampaikan agar masyarakat, warga, serta pihak terkait tidak terjebak pada opini yang keliru dan tetap berpegang pada ketentuan hukum yang berlaku.
Secara yuridis, hak atas merek di Indonesia diatur berdasarkan prinsip pendaftaran pada (DJKI). Artinya, pihak yang berhak menggunakan suatu merek adalah pihak yang tercatat secara resmi sebagai pemilik, atau pihak yang memperoleh izin (lisensi) sah dari pemilik tersebut. Prinsip ini berlaku tanpa pengecualian, termasuk dalam penggunaan merek PSHT.
Kelas 41 merupakan klasifikasi jasa yang mencakup kegiatan pendidikan, pelatihan, olahraga, dan aktivitas pembinaan. Dalam konteks PSHT, kelas ini melekat pada kegiatan inti organisasi seperti latihan, pengesahan warga, hingga penyelenggaraan kegiatan resmi. Oleh karena itu, penggunaan merek pada kelas 41 hanya sah apabila berada dalam lingkup otorisasi pemegang merek yang terdaftar, serta dijalankan oleh struktur yang memiliki legitimasi hukum.
Sementara itu, kelas 25 merupakan klasifikasi barang yang mencakup produk seperti pakaian, seragam, dan atribut lainnya. Penggunaan merek PSHT dalam kelas ini bersifat komersial, sehingga hanya dapat dilakukan oleh pemilik merek atau pihak yang telah memperoleh lisensi resmi. Produksi dan distribusi atribut tanpa izin bukan hanya melanggar etika organisasi, tetapi juga berpotensi melanggar hukum yang berlaku.
Perlu ditegaskan bahwa hak atas merek bukan ditentukan oleh klaim sepihak, sejarah, maupun persepsi internal, melainkan oleh data resmi yang tercatat dan diakui secara hukum. Dalam hal terjadi perbedaan pandangan atau dinamika internal, maka rujukan yang sah tetap mengacu pada data DJKI, legalitas hukum, serta putusan pengadilan apabila telah ada.
Dengan demikian, diharapkan seluruh pihak dapat bersikap bijak dan proporsional dalam menyikapi isu penggunaan merek PSHT. Menjaga marwah organisasi tidak cukup hanya dengan klaim, tetapi harus dibarengi dengan kepatuhan terhadap hukum, etika, serta tanggung jawab bersama untuk menghindari konflik yang tidak perlu.
Narasi ini disampaikan sebagai bentuk edukasi publik, agar pemahaman yang berkembang tetap berada dalam koridor hukum dan tidak menimbulkan disinformasi di tengah masyarakat.
Fungsi merek PSHT ada tujuannya masing-masing, nampak sama namun beda kegunaannya.
