Menanggapi Narasi Istilah “Kuda Troya” dan Perkara Nomor 163/G/TF/2026/PTUN.JKT
Korlap | Nasoinal – Menanggapi berkembangnya narasi publik yang menggunakan istilah “Kuda Troya” dalam dinamika internal Persaudaraan Setia Hati Terate (PSHT), serta munculnya perkara Nomor 163/G/TF/2026/PTUN.JKT di Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta, Khoirun Nasihin, S.H., M.H. mengajak seluruh warga untuk tetap tenang, jernih, dan mengedepankan adab serta persaudaraan. Menurutnya, penggunaan istilah “Kuda Troya” terhadap sesama […]
IPSI Merekom Pak Taufik Bukan Berarti IPSI Melarang Mas Murjoko
Korlap | Madiun – Menanggapi berbagai pernyataan yang berkembang di ruang publik terkait status badan hukum organisasi, penggunaan nama, serta klaim atas atribut organisasi”. Kami memandang perlu untuk meluruskan secara tegas namun proporsional, agar tidak terjadi kekeliruan pemahaman hukum di tengah masyarakat. 05/05/26. Etar, berpendapat bahwa upaya mengaitkan legalitas organisasi semata-mata dengan status badan hukum […]
GELOMBANG AKTIF WARGA PSHT MULAI BERMUNCULAN MENOLAK KEPEMIMPINAN Dr. M. TAUFIK
Korlap | Madiun – Dengan slogan ORA BAKAL MUDAL YEN TANPO JALARAN. Hal ini sebagai bentuk prinsip PSHT yang NGASAH, NGASIH, NGASUH, NGALAH, NGALIH, DAN NGAMUK Kita telah belajar ilmu seti hati dalam bingkai persaudaraan serta mengamalkan dalam pengabdian dan kehidupan sehari-hari (ngasah, ngasih, dan ngasuh), kemudian dalam menjalaninya kita diberikan pedoman untuk sabar dan […]
BURUH TAK BOLEH TERUS JADI KORBAN KEBIJAKAN, SEJUMLAH ADVOKAT SIAP NYALAKAN MESIN POSBAKUM SERIKAT PEKERJA
Korlap | Tuban – Peringatan Hari Buruh Internasional (May Day) pada 1 Mei 2026 kembali diwarnai gelombang aksi di berbagai daerah. ribuan buruh turun ke jalan menyuarakan tuntutan atas kondisi ketenagakerjaan yang dinilai belum berpihak pada pekerja. Aksi yang melibatkan berbagai elemen serikat pekerja ini menyoroti isu klasik yang tak kunjung tuntas, mulai dari upah […]
KEBIJAKAN PB. IPSI DIPERTANYAKAN SEBAGAI WADAH PELESTARIAN BUDAYA PENCAK SILAT INDONESIA
Korlap | Nasional – Warga PSHT menyampaikan pandangannya mengenai pentingnya menjaga kejelasan antara legalitas administratif dan legitimasi organisasi dalam dinamika perguruan pencak silat di Indonesia. Ia menilai, pemahaman yang utuh dan proporsional sangat diperlukan agar tidak terjadi kekeliruan di tengah masyarakat. Menurut Khoirun Nasihin, legalitas administratif, seperti pendaftaran merek maupun pengesahan perkumpulan berbadan hukum, memang […]
SIDANG PSHT DI PN BALE BANDUNG DITUNDA, WARGA PSHT DIMINTA TETAP TENANG
Korlap | Bandung – Sidang perkara Persaudaraan Setia Hati Terate (PSHT) di Pengadilan Negeri Bale Bandung dengan nomor perkara 292/Pdt.G/2025/PN Blb hari ini ditunda. Senin 27 April 2026. Perkara ini berkaitan dengan uji keabsahan akta notaris tentang pendirian Perkumpulan hingga tercatat dalam sistem administrasi hukum umum (AHU. Kementerian Hukum RI) yang dibuat dan didaftarkan oleh […]
ANTARA LEGALITAS MEREK NAMA LAMBANG PSHT Dengan PERKUMPULAN PSHT
Korlap | Madiun – Menyikapi berkembangnya berbagai persepsi di tengah masyarakat terkait penggunaan nama Persaudaraan Setia Hati Terate (PSHT), perlu disampaikan penegasan agar tidak terjadi kekeliruan pemahaman antara aspek hukum organisasi dan hukum merek. NASIHIN berpendapat, Secara hukum, perlindungan merek dibagi berdasarkan kelas sesuai dengan jenis penggunaannya. Dalam hal ini, kepemilikan merek PSHT pada kelas […]
Bantahan Terhadap Klaim Munas Kubu Taufik di Jambi
Korlap | Madiun – Menanggapi isu yang beredar terkait pelaksanaan Musyawarah Nasional (Munas) yang digelar oleh kubu Taufik di Jambi baru-baru ini, Pihak Pusat Madiun memberikan pernyataan tegas. Melalui tokoh senior Haji Etar dan Haji Nasihin, ditegaskan bahwa seluruh informasi yang disampaikan dalam forum tersebut adalah tidak benar, tidak sah, dan menyesatkan. Bantahan ini didasarkan […]
Pernyataan Klarifikasi Terkait Isu Munas di Jambi
Korlap | Madiun – Menyikapi informasi yang berkembang mengenai pelaksanaan Musyawarah Nasional (Munas) oleh kelompok yang dipimpin Taufik di Jambi, pihak pusat di Madiun merasa perlu memberikan klarifikasi secara objektif dan proporsional. H. Etar dan H. Nasihin, menegaskan bahwa informasi yang disampaikan dalam forum tersebut tidak dapat dijadikan rujukan resmi organisasi, karena tidak didasarkan pada […]
MEMAHAMI FUNGSI MEREK KELAS 41 DAN 25 PSHT DITENGAH DINAMIKA
Korlap | Madiun – Putusan Pengadilan, Lihat Tanggal Putusa Akhir PK No. 68 PK/TUN/2022 tertanggal 7 April 2022 [tentang Badan Hukum PSHT] PK No. 50 PK/Pdt.Sus-HKI/2022, tertanggal 28 November 2022 [tentang Merek PSHT] Badan Hukum di terbitkan oleh bagian Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum (DJAHU) di Kementrian Hukum RI Merek Terdaftar di terbitkan oleh bagian […]